RUU Perpustakaan Disahkan …

Jakarta, Setelah melalui proses yang cukup panjang akhirnya pada Selasa, 2 Oktober 2007 Rancangan Undang Undang Perpustakaan disahkan menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna DPR-RI.Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno tersebut, seluruh fraksi DPR-RI sepakat menyetujui disahkannya RUU Perpustakaan. Seluruh fraksi memandang bahwa Undang-Undang Perpustakaan perlu ada agar dapat mendukung tujuan nasional yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Fraksi-fraksi DPR sepakat perlunya penguatan perpustakaan secara kelembagaan. Untuk itu perlu dibentuk Dewan Pertimbangan Perpustakaan sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memajukan perpustakaan baik aspek kelembagaan, personal, dan operasionalisasi pengembangan dan pelayanan perpustakaan. Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) dalam pandangannya yang dipaparkan oleh Munawar Sholeh berharap dengan adanya Dewan Pertimbangan dapat memberikan pencerahan fungsi perpustakaan dalam menjaga nilai budaya bangsa terutama khasanah bangsa yang tersebar di luar negeri agar dapat kembali ke tanah air. FPAN mendukung agar pemerintah memperhatikan sekaligus memprioritaskan sekitar 5% dari anggaran masing-masing sekolah/perguruan untuk membiayayai pengelolaan dan sarana perpustakaan. Perpustakaan menurutny merupakan salah satu indikator majunya peradaban sebuah bangsa. Bangsa-bangsa besar yang juga memiliki peradaban besar, dapat terlihat dari perpustakaan yang diwariskannya atau pun yang dikelolanya kini. Fraksi Partai Bintang Reformasi FPBR melalui jubirnya Is Anwar Datuk Rajo Perak. mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi perpustakaan di tanah air. Menurut Is Anwar, pengabaian terhadap perpustakaan terjadi hampir di semua bidang kehidupan. “Bahkan dunia pendidikan kita telah lama meninggalkan perpustakaan. Pembelajaran di sekolah dibiarkan tanpa dukungan perpustakaan yang memadai,” tandas Is Anwar. Akibatnya, kata Is Anwar, pendidikan kita gagal merangsang tumbuhnya kegemaran membaca dan belajar pada anak didik. Fraksi Partai Golkar (FPG) melalui jubirnya trulyanti Habibie Sutrasno berharap kehadiran UU ini akan menjadikan perkembangan perpustakaan menyebar hingga ke segenap pelosok masyarakat. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI Perjuangan) Cyprianus Aoer berpendapat sekalipun telah disusun standar nasional perpustakaan, penyelenggaraan berdasarkan kepemilikan maupun jenis-jenis perpustakaan, tetapi kalau tidak ada political will pemerintah dan pemerintah daerah, tidak adanya kepedulian masyarakat terhadap usaha mencerdaskan bangsa, semua akan sia-sia. FPDI Perjuangan mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk konsisten dengan regulasi ini demi peningkatan kualitas kecerdasan dan martabat bangsa. Jubir Fraksi Partai Demokrat (FPD) Nurul Qomar berharap perpustakaan selain mudah diakses, mestinya perpustakaan dapat mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ketua Fraksi Partai Damai Sejahtera Pastor Saut M. Hasibuan menyatakan fraksinya sepakat dengan undang-undang tersebut. “Saat ini nasib pustakawan tidak beda dengan buruh pabrik. Tidak pernah dihargai jasanya. Semoga RUU ini bisa membantu meningkatkan kesejahteraan pustakawan,” katanya. Sementara itu Mediknas, Bambang Sudibyo dalam sambutannya mengatakan bahwa setelah disahkannya UU tersebut diharapkan komitmen dari seluruh unsur baik itu parlemen, pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan perpustakaan semakin lebih baik. Pembangunan perpustakaan menurutnya mempunyai kaitan yang sangat erat dalam membangun kualitas pendidikan yang lebih baik. *** Sumber : hadee *** Source: http://pnri.go.id/official_v2005.5/activities/news/index.asp?box=detail&id=2007104103139